Image of Badan Pokok Penyuluhan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan perwakilan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme 1999/2000

Text

Badan Pokok Penyuluhan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan perwakilan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme 1999/2000



Tidak Tersedia Deskripsi


Ketersediaan

77717771 Dep Keh RIL-4 (A)Tersedia
77727771 Dep Keh RIL-4 (A)Tersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
7771 Dep Keh RI
Penerbit Dirjen badilumtun dan Dep Keh RI : Jakarta.,
Deskripsi Fisik
101 Halaman
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
348.02
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Pertama
Subyek
Info Detil Spesifik
Badan Pokok Penyuluhan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan perwakilan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme 1999/2000
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnya